Masyarakat perbatasan di Indonesia yang hidup dalam keprihatinan jadi
bahasan khusus dalam Acara Diskusi Bulanan diselenggrakan The
Indonesia Forum (TII), di Ballroom Hotel Akmani Jl Wahid Hasyim, Jakarta
Pusat, Kamis (8/03/12).
Sorotan terhadap masyarakat perbatasan
itu terkait menghadapi pembahasan RUU APBN-nya di DPR RI. Hadir sebagai
narasumber, seperti Sebastian Salang, Drs H Sutrisno,MSI, Sekretaris
Utama BNPP, Andida Tenriangke Muchtar, Team Leader TII, Hakam, anggota
Komisi 1, DPR RI, dan Undangan lainnya.
Dalam diskusi tersebut
dibahas mendalam soal isu kehidupan perbatasan. Selain itu, juga
ringkasan permasalahan, dan proses penganggaran yang dilakukan DPR RI
bersama pemerintah seharusnya bisa diakses publik. Diskusi ini
menganggap transparansi proses pembahasan RUU APBN di DPR RI masih
belum terbuka seperti yang diinginkan masyarakat.
Selain itu,
diskusi tersebut membeberkan tentang realitas kehidupan masyarakat yang
tinggal di daerah perbatasan, walaupun memiliki nilai strategi tetapi
mereka hidup dalam memprihatinkan atau memilukan. Sehingga perlu
pengawasan yang lebih.
Menurut Andida, Team leader TII, bahwa
pembahasan penetapan anggaran oleh pemerintah tentang masyarakat
perbatasan tidak lepas dari kenyataan dengan kondisi geografis di daerah
perbatasan, juga sangat terbatasnya akses informasi masyarakat daerah
perbatasan dalam proses kebijakan.
“Karena langka dan sangat
terbatasnya partisipasi masyarakat khususnya kelompok marginal di daerah
perbatasan, maka proses anggaran terkait isu ini di DPR menjadi kurang
diperhatikan,“ jelasnya.
Berdasarkan hasil temuan dan analisa
dari riset ini, TII mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan yang
dibuat dengan mempertimbangkan tingkat kemungkinan aplikasinya berikut
ringkasan rekomendasi kebijakan.
Misalnya, soal optimalisasi
system informasi dan komunikasi public di DPR, meningkatkan kapasitas
SDM di DPR dalam pelayanan informasi public, pembentukan parlimentary
budget office, pengkajian ulang peraturan perundangan-undangan terkait
fungsi budgeting DPR.
http://www.lensaindonesia.com/2012/03/09/nasib-masyarakat-perbatasan-memprihatinkan-ruu-apbn-harus-peduli.html